APBD Harus Bekerja Untuk Rakyat, Pemkot Serang Pasang SiLPA Rp 0 pada APBD 2026
KOTA SERANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang memasang angka Rp 0 pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dalam APBD Kota Serang Tahun Anggaran 2026. Kebijakan ini bukan tanpa alasan, melainkan sebagai komitmen agar anggaran daerah benar-benar dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat.
Wakil Wali Kota Serang, Nur Agis Aulia, mengatakan bahwa penetapan SiLPA nol mencerminkan tingginya serapan anggaran serta optimalnya pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan.
“Dengan serapan anggaran yang tinggi, artinya program pembangunan yang sudah dirancang sebelumnya berjalan maksimal,” ujar Agis.
Menurut Agis, APBD Kota Serang dialokasikan untuk berbagai sektor strategis yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur, perbaikan jalan, bangunan fisik, pendidikan, kesehatan, hingga program-program sosial dan pemberdayaan lainnya.
“Jika serapan tinggi, pembangunan fisik berarti berjalan optimal. Dana-dana bantuan juga tidak ada yang terhambat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Agis menegaskan bahwa tingginya serapan APBD akan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, karena dana publik benar-benar kembali ke rakyat dalam bentuk pembangunan, pelayanan, dan bantuan sosial.
Selain itu, kebijakan SiLPA Rp 0 juga menunjukkan bahwa perencanaan dan eksekusi anggaran Pemkot Serang cukup matang. Hal tersebut mencerminkan adanya sinkronisasi yang baik antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program.
“Kinerja OPD juga dinilai baik karena mampu merealisasikan program tepat waktu dan tepat sasaran,” katanya.
Dari sisi politik dan persepsi publik, Agis menyebut bahwa SiLPA nol sering dipandang sebagai bukti kerja nyata pemerintah daerah serta keberpihakan kepada kepentingan masyarakat.
Tak hanya itu, perputaran uang di daerah juga diyakini akan lebih maksimal. Dengan tidak adanya dana yang mengendap, pertumbuhan ekonomi daerah dapat terdorong lebih cepat, seiring meningkatnya aktivitas pembangunan dan belanja pemerintah.
“Kami ingin APBD benar-benar bekerja untuk rakyat,” pungkas Agis.(DK)
